Profile Facebook Twitter My Space Friendster Friendfeed You Tube
Dharma Pendidikan Kompasiana MSN Indonesia Bisnis Indonesia Kompas Republika Tempo Detiknews Media Indonesia Jawa Pos Okezone Yahoo News New York Times Times Forbes
Google Yahoo MSN
Bank Indonesia Bank Mandiri BNI BCA BRI Cimb Niaga BII
Hariyono.org Education Zone Teknologi Informasi Ekonomi Mikro Ekonomi Makro Perekonomian Indonesia KTI-PTK Akuntansi Komputer Media Pend.Askeb Media Bidan Pendidik Materi Umum Kampus # #
mandikdasmen Depdiknas Kemdiknas BSNP Kamus Bhs Indonesia # # # # # #
Affiliate Marketing Info Biz # # # # # # # # #
Bisnis Online Affilite Blogs Affiliate Program Affiliate Marketing # # # # # # # # #

Kiki sekarang menggunakan internet untuk menghasilkan lebih banyak uang cukup dengan melakukan survei online untuk perusahaan-perusahaan internasional. Saya melakukan wawancara dengannya tentang kisahnya yang menakjubkan dan dia mengungkapkan langkah-langkahnya menuju sukses. Survey Income Kid.

  • A family is everything to me, my wive and daughters is a spirit in my life, without them life is nothing, I'll miss you...
  • the girls are very funny, they are the spirit of life, when I'm tired they always cheer me up, when I'm away I always missed them, my little daughters always laugh, I'll miss you...
  • A family is everything to me, my wive and daughters is a spirit in my life, without them life is nothing, I'll miss you...
  • A family is everything to me, my wive and daughters is a spirit in my life, without them life is nothing, I'll miss you...
  • A family is everything to me, my wive and daughters is a spirit in my life, without them life is nothing, I'll miss you...
  • the girls are very funny, they are the spirit of life, when I'm tired they always cheer me up, when I'm away I always missed them, my little daughters always laugh, I'll miss you...
  • the girls are very funny, they are the spirit of life, when I'm tired they always cheer me up, when I'm away I always missed them, my little daughters always laugh, I'll miss you...

Tuesday, April 12, 2011 | 5:18 PM | 0 Comments

Perekonomian Indonesia 2011

Mengawali perjumpaan kita pada minggu pertama di bulan Januari 2011, minggu ini sebagai pekan akhir tahun, banyak prediksi ekonomi yang dikeluarkan oleh berbagai pengamat dan bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat khusus dengan para Menteri Ekonomi Republik Indonesia di Istana Bogor mengenai rencana perekonomian Indonesia pada tahun ini . Bersama saya ...Inilah Sorotan Minggu Ini . Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 1 triliun Dollar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen dalam sepuluh tahun ke depan .

Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 ditargetkan mencapai 6 persen . Presiden mengatakan, target itu akan dirumuskan ke dalam sebuah rencana induk atau master plan . Perumusan itu dilakukan dengan memperlajari kisah sukses Negara lain yang di kombinasikan dengan pengalaman Indonesia .  Negara yang dijadikan contoh diantaranya, Tiongkok dan Korea Selatan .

Menurut Presiden, Indonesia dapat mempelajari pengalaman Tiongkok pada masa pemerintahan Deng Xiao Ping dalam melaksanakan reformasi tahun 1978 dan dilanjutkan pemimpin berikutnya .  Saat itu, Tiongkok berubah menjadi ekonomi raksasa dunia .  Kebijakan yang diambil Tiongkok kala itu, membangun area special ekonomi (special economy zone) yang ternyata menjadi model pembangunan ekonomi Tiongkok .

Sedangkan pengalaman ekonomi dari Korea Selatan yaitu, adanya pengembangan usaha dari perusahaan-perusahaan besar sebagai pilar dan akhirnya membawa keseluruhan perekonomian dalam negerinya, semakin kompetitif . Bahkan, teknologi dan industrialisasinya bisa dikembangkan dengan baik .

Rencana induk itu akan menjadi pelengkap dari rencana pembangunan jangka pendek dan rencana pembangunan jangka menengah . Menurut Presiden, perekonomian Indonesia tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan kaidah hukum, melainkan memerlukan peran pemerintah yang sangat besar .

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus Martowardoyo mengatakan, tantangan perekonomian domestic pada 2011 yaitu meningkatkan kegiatan sector riil dan percepatan pembangunan infrastruktur . Menkeu menyatakan, untuk meningkatkan upaya tersebut, maka pemerintah menyiapkan berbagai langkah-langkah, seperti mempermudah akses kredit usaha, peningkatan pelayanan perijinan yang lebih mudah dan cepat dari penyediaan infrastruktur yang memadai .

Sedangkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk realisasi program tersebut . Menurutnya, langkah yang perlu dikerjakan segera yaitu pembangunan listrik, jalan, pelabuhan, dan Bandar udara dengan didukung sinergi antara pusat dan daerah .

Menkeu juga mengingatkan, tantangan dan perekonomian global yang mungkin dihadapi pada tahun 2011, diantaranya gejolak pasar keuangan yang terjadi di beberapa Negara Eropa / belum pulihnya arus kredit perbankan dunia / rekapitulasi dan restrukturisasi yang menyebabkan perbankan global mengurangi ekspansi kredit ke sector riil .

Menkeu menetapkan kebijakan fiscal pada tahun 2011 untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, yaitu pembangunan kesejahteraan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum . Orientasi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan dicapai melalui tiga sasaran utama yaitu, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi / menciptakan dan memperluas lapangan kerja, diantaranya melalui pemberian insentif pajak guna meningkatkan investasi dan ekspor .

Sedangkan sasaran yang ketiga yaitu peningkatan belanja pembangunan infrastruktur . Selain itu, pemerintah akan juga akan meningkatkan program-program yang pro rakyat .

Sementara itu, Pengamat Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wijaya Hadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan pada tahun 2011 .  Meski demikian, menurut Wijaya perekonomian tahun 2011 akan dibarengi dengan ketidakstabilan besaran moneter, seperti inflasi tinggi sebesar 6,5 persen .

Tekanan inflasi tinggi tersebut akan memaksa Bank Indonesia (BI) menaikkan BI rate dan itu akan berdampak kontra produktif pada perkembangan sector riil .  Menurut Wijaya, selain kenaikan inflasi masalah yang timbul di perekonomian Indonesia pada tahun 2011 yaitu dominasi asing yang semakin meningkat. Mky-Ike(2/1)smi

Klick «« Artikel Selengkapnya »»
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.

Beberapa Permasalahan dan Solusi Perekonomian Indonesia

Pendahuluan.
Selama tiga tahun dari 2005, 2006, dan 2007 perekonomian Indonesia tumbuh cukup signifikan (rata-rata di atas 6%), menjadikan Indonesia saat ini secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dengan diundangnya Indonesia ke pertemuan kelompok 8-plus (G8plus) di Kyoto Jepang pada bulan Juli 2008 bersama beberapa negara yang disebut BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia dan South Africa). Pada tahun 2008 pendapatan per kapita Indonesia sudah meliwati US$ 2.000, bahkan pada tahun 2009, GDP Indonesia ditetapkan di atas angka 5.000 triliun Rupiah atau setara dengan US$ 555 milyar. Angka-angka ini cukup mendukung estimasi bahwa pada tahun 2015 Indonesia sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan GDP di atas US$ 1 triliun. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia untuk menuju kesana, misalnya; kondisi infrastruktur perekonomian (seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik), tingginya angka pengangguran (kisaran 9%), tingginya inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga energi dunia (sudah menyentuh 11,,%), belum optimalnya kedatangan FDI ke Indonesia, belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi (belum ekspansif).

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia.

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikan fokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: (i) investasi, (ii) ekonomi makro dan keuangan, (iii) ketahanan energi, (iv) sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, (v) pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (vi) pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, (vii) infrastruktur, dan (viii) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Analisis singkat atas kondisi ke-delapan bidang yang menjadi paket kebijakan ekonomi tahun 2008-2009 adalah sebagaimana berikut ini:
1. Iklim investasi.
Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 34.878,7 miliar (34,88 triliun Rupiah). Sedangkan realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US$. 10.349,6 juta (US$ 10,34 milyar).
Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat. Walau demikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 2007 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan masa puncak pra krisis yaitu tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar (1996) dan US$ 4,67 miliar (1997).
Menurut hemat penulis realisasi FDI ke Indonesia akan dapat lebih meningkat kalau dua faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu kondisi infrastruktur, dan masalah birokrasi yang bertele-tele.
2. Kebijakan ekonomi makro dan keuangan
Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisit APBN masih dapat ditolerir sampai angka 3% (berdasarkan golden rule) . Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas 15 Agustus 2008). Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskal yaitu (i) Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir. (ii) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu. (iii) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. (iv) Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia dengan instrument BI-rate cukup berhasil untuk mengendalikan inflasi, khususnya core inflation sejak BI rate diterapkan pada tahun 2005. Namun inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga energi dan terganggunya masalah distribusi terutama akibat naiknya harga gas, premium, solar, dan makanan (volatile food) membuat tahun 2008 ini tingkat inflasi cukup tinggi yaitu untuk Januari-Agustus 2008 tercatat 9,4 persen, dan inflasi Agustus 2007-Agustus 2008 mencapai 11,85 persen.
Menghadap hal ini BI melakukan antisipasi dengan menaikan BI rate pada bulan-bulan terakhir sampai September 2008, dan saat ini BI rate sudah mencapai 9,25%. Tingginya BI rate ini memang diharapkan dapat menekan angka inflasi namun disisi lain akan berpengaruh terhadap sektor riil karena kenaikan BI rate berakibat terhadap peningkatan tingkat bunga pinjaman di bank-bank komersial.
3. Ketahanan energi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa harga energi dunia terus berfluktuasi dan sangat sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2008 harga minyak dunia bahkan sudah mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 147 per barel pada 11 Juni lalu. Walau saat ini menurun pada kisaran US$ 106, bahkan hari ini tanggal 10 September 2008 harga minyak telah turun dibawah US$ 100 (detik.com). Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahu bahwa ,sebagai input, naiknya harga energi akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan harga jual. Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadi penurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang meningkat hampir disemua negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat, Negara Eropa (EU), dan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China). Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah melakukan diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakan pencampuran produk fosil dengan nabati (minyak kelapa sawit). Namun muncul kendala program ini karena saat ini harga komoditi yang menggunakan bahan baku kelapa sawit mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya, produsen kelapa sawit menjadi gamang dalam menggunakan kelapa sawit apakah untuk digunakan sebagai bio energy atau untuk menghasilkan CPO yang ditujukan untuk ekspor. Beberapa pengamat mengatakan sebaiknya Indonesia lebih mengembangkan energy geothermal (panas bumi) yang cadangannya sangat berlimpah di Indonesia (terbesar di dunia) karena biaya investasi yang mahal untuk investasi energi pada geothermal ini akan di offset oleh turunnya subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak karena adanya peralihan penggunaan energi dari minyak ke geothermal.
4. Kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian
Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat (welfare). Sejauh ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negatif (negative externalities) terhadap lingkungan berupa penggundulan hutan penghancuran bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian, walau banyak kemajuan yang dicatat Indonesia masih mengimpor beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada tahun 2009, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.
5. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dengan (i) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. (ii) Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. (iii) Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM) dengan (i) Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM. (ii) Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan (i) Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. (ii) Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan. (iii) Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM. (iv) Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasi dengan (i) Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. (ii) Menyusun kebijakan di bidang UMKM.

6. Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN.
Sebagai anggota penting ASEAN Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Beberapa langkah ke depan adalah (i) Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas (ii) Komitmen AEC untuk Arus Jasa
Secara Bebas (iii) Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas (iv) Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas (v) Komitmen AEC untuk Arus Tenaga
Kerja Terampil Secara Bebas (vi) Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (vii) Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif (viii) Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
7. Infrastruktur.
Sebagaimana disinggung di depan, kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.
8. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.
Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru. Kala itu program transmigrasi berjalan dengan sangat gencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi berjalan baik tapi di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan program transmigrasi berjalan lumayan. Paska krisis, program transmigrasi kelihatannya mati suri atau sudah hampir tidak lagi terdengar gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan mengatur daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk mengatur datangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusat dengan daerah menyangkut masalah transmigrasi ini.(zeki)

Klick «« Artikel Selengkapnya »»
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.

Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia selama tiga tahun tumbuh cukup signifikan, menjadikan Indonesia saat ini secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Pada tahun 2008 pendapatan per kapita Indonesia sudah meliwati US$ 2.000, bahkan pada tahun 2009, GDP Indonesia ditetapkan di atas angka 5.000 triliun Rupiah atau setara dengan US$ 555 milyar. Angka-angka ini cukup mendukung estimasi bahwa pada tahun 2015 Indonesia sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan GDP di atas US$ 1 triliun.

Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia untuk menuju kesana, misalnya : kondisi infrastruktur perekonomian (seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik), tingginya angka pengangguran, tingginya inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga energi dunia, belum optimalnya kedatangan FDI ke Indonesia, belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi.

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia.

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikan fokus program ekonomi 2008-2009 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu:

1.      Investasi

2.      Ekonomi makro dan keuangan

3.      Ketahanan energi

4.      Sumber daya alam, lingkungan dan pertanian

5.      Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

6.      Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN

7.      Infrastruktur

8.      Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Analisis singkat atas kondisi ke-delapan bidang yang menjadi paket kebijakan ekonomi tahun 2008-2009 adalah sebagaimana berikut ini :
1. Iklim investasi
Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek. Sedangkan realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek.

2. Kebijakan ekonomi makro dan keuangan
Pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB, walau defisit APBN masih dapat ditolerir sampai angka 3%. Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun. Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskal yaitu :

  • Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir
  • Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu
  • Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu
  • Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah

3. Ketahanan energi
Pada tahun 2008 harga minyak dunia bahkan sudah mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 147 per barel. Walau saat ini menurun pada kisaran US$ 106, bahkan harga minyak telah turun dibawah US$ 100. Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahu bahwa ,sebagai input, naiknya harga energi akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan harga jual.

Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadi penurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang meningkat hampir disemua negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China). Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah melakukan diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakan pencampuran produk fosil dengan nabati (minyak kelapa sawit).

4. Kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian
Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Sejauh ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya.

Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negatif terhadap lingkungan berupa penggundulan hutan, penghancuran bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan. Di sisi pertanian, walau banyak kemajuan yang dicatat Indonesia masih mengimpor beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada tahun 2009, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.

5. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dengan :

  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan
  • Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM
  • Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM) dengan :

1.      Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM

2.      Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan

  • Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM
  • Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan
  • Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM
  • Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasi dengan :

1.      Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM

2.      Menyusun kebijakan di bidang UMKM

6. Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN
Sebagai anggota penting ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC). Beberapa langkah ke depan adalah :

  • Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas
  • Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas
  • Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas
  • Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas
  • Komitmen AEC untuk Arus Tenaga
    Kerja Terampil Secara Bebas
  • Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan
  • Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif
  • Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

7. Infrastruktur
Kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang bawah. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu.

Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.

8. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran.

Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.
Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru.

Klick «« Artikel Selengkapnya »»
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.

Prospek Perekonomian Indonesia 2011

Prospek Perekonomian Indonesia 2011

Menuju “Investment Grade”?

A.Prasetyantoko

(Dimuat di Majalah InfoBank edisi Oktober 2010)

            Menapaki kuartal terakhir 2010, ada hawa optimis yang berhembus dalam ruang perekonomian kita. Harian The New York Times, edisi 5 Agustus 2010 menyebut: Indonesia adalah sebuah model ekonomi, setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun. Sementara Financial Times (12/08/2010) mengatakan, perekonomian Indonesia merupakan macan yang tengah terbangun.

Negeri ini merupakan salah satu target investasi yang menjanjikan. Tidakkah kita optimis menghadapi tahun 2011?

            Tentu saja kita layak optimis. Namun, tetap harus waspada, karena ada beberapa “tantangan struktural” yang juga serius. Kegagalan kita mengelola persoalan-persoalan mendasar, justru akan menjebak kita. Kita hanya akan menjadi bangsa yang labil, karena hanya menjadi target investasi portofolio jangka pendek.

Jika kita tengok kondisi sektor finansial kita, yang meliputi pasar modal, uang, utang dan perbankan, nampaknya tak ada yang mengkuatirkan. Secara umum, peringkat investasi Indonesia terus meningkat, seiring dengan semakin turunnya credit default swap (CDS) sebagai cermin dari risiko investasi. Bahkan, Japan Credit Rating Agency Ltd., (JCRA) telah menaikkan peringkat Indonesia ke level “investment grade”  atau BBB- pada bulan Juli lalu. Tidak menutup kemungkinan, lembaga pemeringkat lainnya juga akan menaikkan rating Indonesia di tahun 2011.

Sementara ini, Moody’s masih menempatkan Indonesia dalam 2 tingkat di bawah level investasi (Ba2) dalam evaluasinya Juni lalu. Demikian pula S&P yang pada bulan Maret mengevaluasi peringkat Indonesia dan menetapkan posisi BB+/stable. Dan, Fitch Rating juga menempatkan Indonesia pada satu tingkat di bawah investment grade, yaitu BB+. Selain bersikap optimis, nampaknya kita juga perlu bertanya: faktor-faktor apa sajakah yang akan menghambat kita masuk ke level investasi?

Masih melanjutkan cerita sukses, prospek perbankan kita juga tak kalah kinclong. Di tengah ambruknya sistem perbankan global, perbankan Indonesia justru membukukan tingkat keuntungan yang tinggi, selain menunjukkan tingkat kehati-hatian. Tingkat Net-Interest Margin (NIM) perbankan Indonesia yang mencapai angka sekitar 5,7 persen, merupakan angka paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekitar. Bandingkan dengan Singapura yang NIM nya hanya sekitar 2 persen, Malaysia 2,3 persen, Thailand 3,3 persen. Jadi, tak salah jika para bankir asing sangat berminat masuk ke Indonesia, di samping karena potensi pasarnya yang masih sangat luas.

Ternyata, tingkat profitabilitas yang tinggi juga ditopang oleh tingkat kesehatan bank yang tinggi pula. Jika Basel Accord III diterapkan, dipastikan sektor perbankan di Indonesia tidak akan mengalami masalah. Menurut data Bank Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2010, dari 113 bank yang ada di Indonesia hanya 8 bank yang tingkat kecukupan modalnya (capital adequacy ratio) di bawah 8 persen. Sehingga, untuk mengikuti aturan Basel tentang modal utama atau Tier 1 Capital sebesar 4,5 persen yang harus tercapai pada 2013) dan 6 persen pada 2019, tidak akan menjadi persoalan. 

Persoalan Struktural

Secara umum, prospek perekonomian Indonesia tahun 2011 sangat menjanjikan. Dan dengan demikian, potensi untuk memperolah gelar investment grade bukanlah hal yang mustahil. Tetapi, tetap saja ada persoalan-persoalan yang harus segera diatasi. Dan jika tidak, lagi-lagi kita berpotensi akan kehilangan kesempatan untuk kesekian kalinya, di berbagai bidang.

            Pada prinsipnya, ada dua bidang besar yang masih menjadi kendala perekonomian kita untuk masuk dalam kritria perekonomian yang kuat. Tantangan pertama terkait dengan masih relatif kecilnya proporsi sektor keuangan kita terhadap skala perekonomian kita yang sangat besar. Dengan demikian, isu financial deepening masih sangat relevan untuk direspon. Kalau perbankan kita stabil dan menguntungkan, so what? Perekonomian maju salah satunya ditandai dengan penetrasi sektor keuangan yang cukup dalam terhadap dinamika perekonomian.

Dalam laporan Bank Dunia, Financial Access 2010, terlihat bahwa jumlah penabung per 1.000 orang di Indonesia masih sangat kecil, yaitu di bawah 1.000. Sementara, Thailand sudah mencapai sekitar 1.500. Bahkan Malaysia sudah lebih dari 3.000. Kecenderungan yang sama juga terjadi dalam hal jumlah pinjaman per 1.000 penduduk. Kita sejajar dengan Kamboja dan Mongolia, dan tertinggal jauh dari Malaysia. Bahkan kita jauh di bawah angka rata-rata untuk negara sedang berkembang.

Data lain yang juga menunjukkan “dangkalnya” sektor finansial di Indonesia adalah rasio jumlah uang beredar (broad money/M2) terhadap PDB yang juga masih kecil, dan bahkan ada  kecenderungan semakin mengecil hingga tahun 2007 lalu. Tentu saja, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari otoritas moneter dan pemerintah. Terkait dengan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertanyaan yang layak diajukan, siapa nanti yang akan bertanggungjawab mendorong financial deepening?

Persoalan struktural kedua terkait dengan tingkat daya saing sektor riil kita yang masih relatif buruk. Meski World Economic Forum (WEF) dalam “World Competitiveness Report” telah menaikkan indeks daya saing kita dari 54 menuju 44 untuk periode 2010-2011 ini, tetapi tidak serta-merta terjadi perubahan mendasar. Dari laporan tersebut, terlihat bahwa membaiknya tingkat daya saing kita lebih didorong oleh perbaikan faktor-faktor makro ekonomi, seperti tingkat inflasi yang terjaga, pertumbuhan yang relatif tinggi di tengah krisis global, suku bunga yang reletif rendah dsb.

Namun, kalau kita tengok sisi fundamental dari daya saing, seperti ketersediaan infrastruktur, dukungan birokrasi serta kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, kita masih terbilang buruk. Dengan demikian, masih ada banyak pekerjaan yang diselesaikan untuk benar-benar meningkatkan daya saing kita. Bisa jadi, kalau kita hanya bertumpu pada stabilitas makro, tahun depan kembali melorot, kalau terjadi goncangan pada sisi makro ekonomi.

Tanpa perbaikan infrastruktur, ketersediaan sumber daya energi serta dukungan birokrasi, sektor riil pada dasarnya tidak akan bergerak cepat. Dan jika itu terjadi, stabilitas sektor finansial tidak akan berarti banyak dalam peningkatan kapasitas ekonomi. Konkritnya, tidak akan ada pergerakan sektor produksi yang meningkatkan daya beli masyarakat, dan akhirnya kemampuan membayar pajak. Jika siklus ini gagal dicapai, maka investment grade tidak akan ada artinya.

Manfaat Investment Grade

            Jika pemerintah gagal mendinamisir sektor produksi, melalui peningkatan kapasitas investasi riil, dikuatirkan potensi investment grade yang sudah di depan mata juga tidak bisa diraih. Lembaga pemeringkat tentu tidak bisa dikelabui dengan menutup fakta-fakta riil di lapangan. Kalaupun sekarang modal asing masuk deras, itu bukan semata-mata karena alasan fundamental ekonomi domestik, tetapi juga faktor eksternal.

            Dan jika perbaikan struktural gagal dicapai oleh Indonesia, sebenarnya perekonomian kita hanya layak untuk menanam modal portofolio saja, yang bisa angkat kali sewaktu-waktu ada dorongan, baik dari sisi domestik maupun global. Tahun 2011 adalah penentuan, apakah potensi ekonomi Indonesia akan benar-benar terealisasi, atau sekedar ilusi. Dan untuk tidak membuat ilusi, maka pekerjaan konkrit sudah menunggu: membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merancang kebijakan energi, pengembangan industri dsb.

Penulis adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unika Atma Jaya, Jakarta

Klick «« Artikel Selengkapnya »»
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.

Sektor Pertanian dan Struktur Perekonomian Indonesia

image Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.
Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan. 
Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.
Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.
Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.
Firmanzah, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Klick «« Artikel Selengkapnya »»
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.

Perekonomian Indonesia, Lahan Subur Tumbuhnya Monopoli Swasta?

Oop Sopyan

Mahasiswa Jurusan Manajemen FE Unpad

I. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia adalah Sistem Perekonomian Pancasila yang artinya system perekonomian Indonesia adalah system ekonomi campuran yang berdasarkan nilai – nilai pancasila. Menurut system ini Indonesia menganut system pasar yang beretika dimana ada pemerintah yang turut campur tangan untuk mengatur, mengawasi jalanya perekonomian agar tidak terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat.

Selain itu dalam system ekonomi pancasila pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi. Sesuai UUD 45 pasal 33 Pemerintah menjadi pelaku ekonomi di sector usaha yang mengelola hajat hidup orang banyak, gunanya untuk mencegah terjadinya praktek monopoli swasta yang merugikan konsumen dalam hal ini rakyat. Ini jelas berbeda dengan system pasar Amerika yang liberal dan campur tangan pemerintah yang minimal bahkan hampir tidak ada, sehingga kemungkinan praktek persaingan usaha tidak sehat tak dapat dihindarkan, seperti monopoli.

Namun, idealitas system ekonomi pancasila tidaklah sama dengan realitasnya. Sistem ekonomi Indonesia semakin lama terlihat semakin menuju liberal khas Amerika. Nilai nilai ekonomi pancasila mulai ditinggalkan, persaingan usaha semakin didominasi oleh swasta, terutama oleh swasta asing melalui kerajaan bisnis”Multi National Coorporation yang nota bene ada di berbagai negara. Keadaan ini jelas membahayakan dan merugikan. Dikatakan berbahaya karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan dikendalikan bukan mengendalikan, terutama jika swasta telah masuk dalam sector usaha yang mengelola hajat hidup orang banyak, pemerintah hanya akan menjadi boneka mainan perusahaan raksasa. Selain itu pemerintah kehilangan kedaulatan dan kewibawaan, hanya dapat menjadi ”budak asing” yang puas diberi suap segepok uang royalty dan pajak. .Dikatakan merugikan karena apabila swasta mendominasi maka akan terjadi persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli oleh perusahaan perusahaan besar terutama asing yang akhirnya akan merugikan konsumen dalam hal ini rakyat dan mematikan usaha usaha dalam negeri .

II. Apa Itu Monopoli

Istilah monopoli mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun banyak orang menganggap bahwa semua monopoli adalah merugikan. Sebenarnya tidak demikian, adakalanya monopoli itu menguntungkan terutama oleh negara. Sebelum membahas lebih dalam mengenai fenomena monopoli di Indonesia mari kita ulas sekilas mengenai system kerja monopoli dan menganalisis situasi yang bagaimana yang menyebabkan nya tumbuh subur, serta keuntungan dan kerugian yang di akibatkannya.

Monopoli berasal dari bahasa latin yaitu mono artinya satu dan poli artinya penjual atau perusahaan atau produsen. Jadi monopoli diartikan satu perusahaan atau produsen.Monopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna disamping oligopoly dan monopolistic. Dikatakan tidak sempurna karena tidak ada persaingan, hanya ada satu produsen yang menguasai pasar sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan harga pasar yang tinggi.

Ciri – ciri spesifik dari dari pasar monopoli adalah dikatakan monopoli jika

· Hanya ada satu penjual atau produsen

· Menguasai Market Share lebih dari 70 %

· Harga ditentukan perusahaan

· Harga produk di atas normal

· Menguasai teknik produksi karena Hak eksklusif,Paten

Ciri ciri diatas bisa berlaku salah satu ataupun seluruhnya, namun intinya dalam monopoli kebijakan harga ada di tangan produsen sehingga dapat menentukan laba yang sebesar besarnya.Monopoli jelas merugikan konsumen karena konsumen dipaksa membeli produk diatas harga sewajarnya.

Pasar monopoli ada dua jenis yakni monopoli alami dan karena hal lain. Monopoli alami terjadi jika suatu perusahaan mempunyai kemampuan produksi paling efisien dan tidak ada yang menyainginya. Sedangkan monopoli karena hal lain, ini dikarenakan pemberian hak hak eksklusif produksi, trust atau paten Monopoli dapat dilakukan oleh dua pelaku ekonomi yakni oleh swasta atau negara. Monopoli oleh swasta ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Dikatakan merugikan jika perusahaan tersebut melakukan monopoli karena trust sehingga dapat menguasai pasar lebih dari 75 % dan dapat menentukan harga pasar.Sedangkan yang menguntungkan jika monopoli tersebut adalah perlindungan terhadap penemuan berupa hak paten untuk memproduksi sebagai bentuk penghargaan Hak kekayaan intelektual. Seandainya tidak ada monopoli ini akan terjadi pembajakan ide.

Monopoli negara dilakukan oleh negara jika negara tersebut menganut system ekonomi sosialis yang sentralistik. Ini sangat merugikan karena akan mematikan swasta serta mematikan inovasi. Sebenarnya negara juga boleh monopoli asalkan hanya disektor usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pengolahan minyak, listrik atau tambang. Tujuanya adalah mencegah monopoli swasta yang akan merugikan konsumen, dengan dikendalikan negara maka penentuan harga tidak seenaknya tetapi sesuai dengan harga sewajarnya dan lebih mementingkan kebutuhan publik dibanding laba.

Dilihat dari factor situasi pendukung, monopoli akan tumbuh dalam system perekonomian yang liberal dan ada legalitas hak ekslusif, legalitas untuk merger, privatisasi, aturan yang lemah dan pengawasan usaha yang kurang optimal. Untuk monopoli negara keseluruhan tentu saja itu akan tumbuh di negara yang sistemnya sosialis dan campuran seperti Indonesia. Betulkah Indonesia menjadi salah satu negara monopoli yang menguntungkan dan mensejahterakan rakyat ?Harusnya begitu? Tetapi kenyataanya? Apakah justru bukan negara yang memonopoli tetapi justru monopoli swasta yang menjamur diberbagai bidang?

III Kasus Monopoli Tamasek Holding di PT Telkomsel dan PT Indosat


Kekhawatiran kita akan munculnya praktek persaingan usaha tidak sehat oleh swasta dengan melihat makin bebas nya system ekonomi Indonesia ternyata mulai menjadi kenyataan. Kabar terkuaknya kasus monopoli Tamasek Holding di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa apa yang banyak ekonom prediksikan akhirnya terjadi juga dan tidak menutup kemungkinan perusahaan perusahaan lain pun akan menyusul

Bulan Nopember lalu perekonomian Indonesia dikejutkan oleh kasus monopoli Tamasek Holding milik Singapura terhadap pasar telekomunikasi Indonesia melalui kepemilikan silang saham di PT Telkomsel dan PT Indosat sehingga dapat menentukan harga pasar yang jauh diatas normal. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan di media masa dan elektronik bahwa Tamasek terbukti bersalah karena melanggar Undang undang anti monopoli di Indonesia.

Menurut aturan yang ada mengenai monopoli, Tamasek melanggar Pasal 27 (a) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Seperti diketahui, Pasal 17 ayat (1) berisi ketentuan yang melarang penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sedangkan Pasal 27 (a) melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama.Dari hasil investigasi ternyata Tamasek memang memiliki kepemilikan silang saham di Telkomsel dan Indosat sebesar 35% dan 49,5%, dari kepemilikan ini Tamasek menguasai pasar telekomunikasi Indonesia sebesar 85% dan menentukan harga lebih mahal 15% dibandinng pesaingnya. Jelas ini merugikan konsumen karenan konsumen harus membayar lebih mahal dalam tariff selular.

Perlu kita cermati bahwa yang melakukan monopoli secara tidak langsung adalah pihak swasta asing, dan itu terjadi pada perusahaan strategis yang dulunya dikuasai pemerintah sepenuhnya.Pada saat Telkomsel dan Indosat dipegang penuh pemerintah karena dianggap menyangkut kebutuhan orang banyak, kebijakan telkomsel dan Indosat tidak lah merugikan konsumen .Namun itu semua berubah setelah Indosat beralih ketangan swasta, terutama asing kebijakan lebih menguntungkan pemilik saham dimana Tamasek menggunakan kekuatan pasar Telkomsel dan Indosat untuk melakukan monopoli terhadap pasar selular yang merugikan konsumen hingga triliunan rupiah.

Kasus ini sebenarnya adalah buntut dari kebijakan pemerintah pada saat krisis yang menuruti scenario IMF, dimana pemerintah menjadikan ekonomi Indonesia menjadi menuju liberal dan melakukan keputusan palingkontroversial yakni privatisasi BUMN PT Indosat dan PT Telkomsel kepada swasta, sehingga swasta bisa melakukan monopoli seperti yang sekarang ini terjadi.Kejadian monopoli ini sebenarnya sudah diprediksi banyak ekonom ketika pemerintah memutuskan privatisasi kedua BUMN strategisnya. Seandainya Telkomsel dan Indosat masih dipegang oleh pemerintah secara penuh mungkin kejadian monopoli yang merugikan konsumen triliunan rupiah ini tidak akan terjadi. Namun semuanya telah terjadi, sangat kecil kemungkinan Indosat kembali menjadi milik pemerintah sepenuhnya, sekarang kita tinggal terus mengawasi persaingan usaha dan menegakan keadilan dalam usaha sehingga kejadian monopoli seperti ini tidak terjadi lagi.

Satuhal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah jangan melakukan privatisasi lagi terutama dalam BUMN strategis karena ujung ujungnya keputusan nya apabila dimiliki swasta akan merugikan konsumen dalam hal ini rakyat banyak. Seandainya kedepan pemerintah masih terus menjual asset asset strategis nya bukan tidak mungkin monopoli seperti ini akan terulang lagi dan tentunya swasta semakin mengendalikan perekonomian Indonesia. Dan jika terus dibiarkan Indonesia akan menjadi sarang monopoli bisnis oleh asing terutama di bidang bidang yang strategis.

IV. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Monopoli Swasta di Indonesia

Kasus monopoli Tamasek memang mengejutkan banyak kalangan di Indonesia. Kasus monopoli bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan kasus monopoli juga pernah dilakukan oleh Carefour perusahaan asal prancis terhadap pasar ritel Indonesia.Namun kasus monopoli Tamasek ini seakan menyadarkan kita bahwa monopoli swasta adalah sangat merugikan, kita tidak bisa membayangkan jika seluruh sector industri strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, pasti kita sebagai konsumen akan jadi bahan permainan mereka. Namun sebenarnya dari segi system perekonomian yang katanya system pancasila dan UU antimonopoly sangat tidak memungkinkan adanya monopoli swasta, tetapi kenapa pada realitanya monopoli swasta banyak terjadi di Indonesia. Faktor factor apa saja yang mendukung tumbuhnya monopoli swasta di Indonesia. Berikut adalah analisisnya.

1. Efek Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi memang membawa dampak perubahan yang sangat besar sekali terutama dalam perekonomian yang berubah dari mulai system hingga pelaksanaanya. Krisis ekonomi membawa kita kelingkaran setan IMF yang memaksa Indonesia menjadi lebih liberal dan memperlebar pintu investor asing melalui strategy planning IMF. Kebijakan yang dipaksakan IMF kepada Indonesia pada intinya ingin memprivatisasi sector sektor strategis yang selama ini dikuasai pemerintah lewat BUMN. Sepertinya tujuan IMF sudah mulai berhasil setelah pemerintah memprivatisasi BUMN strategisnya yaitu Indosat yang di susul Telkomsel. Selain itu efek krisis membawa kita ke perekonomian yang liberal karena dikendalikan IMF yang menumbuhkan dominasi swasta dalam perekonomian, walaupun ada aturan yang mengatur tetapi aparaturnya tidak maksimal.Jadi pantas saja ada kasus monopoli seperti sekarang ini.

2. Sistem Perekonomian yang Menuju Liberal

Sistem liberal dalam perekonomian mulai terasa sangat berpengaruh adalah setelah krisis yang merupakan hasil dari benih yang ditanamkan IMF dalam mengendalikan Indonesia lewat swastanisasi. Setelah menjalankan scenario IMF, dan kemudian lepas dari IMF Indonesia mulai membenahi perekonomian secara mandiri lagi, sayangnya dominasi swasta sudah membumi di Indonesia, apa yang diharapkan IMF sudah mulai tercapai yakni liberalisasi sehingga control pemerintah terhadap swasta menjadi berkurang. Dengan kemudahan dan keunggulan yang ditawarkan system liberal menyebabkan persaingan usaha tidak sehat semakin jaya di bumi nusantara ini.

3. Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Pada UUD 45 pasal 33 ayat 1 2 dan 3 sudah tercatat jelas bahwa perekonomian Indonesia haruslah berdasarkan kekeluargaan dan negara berhak menguasai sector ekonomi strategis demi keadilan rakyat banyak, jadi bukanlah swasta yang menguasai.sektor sector strategis karena dikhawatirkan akan merugikan rakyat. Begitupun dengan kasus Indosat selaku perusahaan telekomunikasi strategis harusnya negara yang menguasi seluruhnya bukanya swasta bahkan swasta asing, terbukti kalu swasta yang memiliki bukanya menguntungkan rakyat malah merugikan lewat praktek monopilinya. Dilihat dari aturan perundang undangan anti monopili sebenarnya aturan tersebut sudah ada dan sudah lengkap.Bahkan UU anti monopoli Indonesia sudah mengacu kepada peraturan Internasional seperti pelarangan kepemilikan silang pada perusahaan sejenis dan penguasaan pasar lebih dari 75 % yang dikategorikan monopoli. Sayangnya nasib UU tersebut sama nasibnya dengan UU yang lain hanya menjadi tulisan formalitas tanpa ada pelaksanaan yang secara tegas. Umumnya keputusan hukum di Indonesia itu condong kepada pengusaha besar, sehingga walaupun merugikan, perusahaan yang digugat biasanya bisa selamat.Jadi selama tidak ada penegakan hukum yang tegas kasus monopoli dan kasus kasus lainya bukan mustahil akan terjadi lagi.

4. Legalitas Penyatuan Usaha

Faktor yang sangat memungkinkan terjadinya praktek monopoli adalah legalitas penyatuan Usaha seperti Join Venture, Holding, Konglomerasi, dan Merger. Bentuk bentuk penyatuan usaha seperti itu akan memunculkan kerjasama yang kadang kerjasamanya tidak selamanya baik misalnya bisa mengontrol produksi sehingga harga sangat tinggi untuk produksi tersebut. Penyatuan usaha walaupun legal tetap akan mepengaruhi persaingan usaha yang sehat, karen dengan penyatuan usaha terutama merger dan akuisisi yang sekarang sedang trend di kalangan pengusaha akan membuat perusahaan gabungan tersebut menjadi besar dan dapat menguasai pasar sehingga akibatnya perusahaan tersebut bisa menetapkan harga diatas normal dan terjadilah praktek monopoli. Begitupun dengan Tamasek karena memiliki saham didua perusahaan telkomunikasi terbesar membuat perusahaan tersebut menggabungkan strategi bersama sehingga dapat mengontrol pasar dengan harga tinggi. Contoh lain yang sekarang sedang diawasi KPPU adalah bisnis media elektronik yang sudah mulai menuju monopoli, banyak penggabungan stasiun televise bergabung dalam rangka menguasai sebagian besar porsi iklan.Media Nusantara Citra yang sekarang memimpin pasar media elektronik menguasai 70% iklan sehingga apabila terus terusan akan terjadi monopoli. Kasus MNC ini sebenarnya hamper sama dengan Tamasek yaitu adanya kepemilikan silang di 3 stasiun televisi, hanya saja untuk bisnis media belum cukup bukti. Sebanarnya merger bukanlah hal yang dilarang hanya saja perlu pengawasan terus menerus dari KPPU agar tidak terjadi monopoli oleh perusahaan gabungan tersebut, dan KKPU harus segera menindak apabila tercium adanya praktek monopoli demi persaingan usaha yang sehat

Itulah penyebab penyebab yang menurut penulis menjadi biang tumbuhnya monopoli swasta di Indonesia. Seandainya penyebab penyebab itu belum diatasi dengan baik tidak menutup kemungkinan dimasa depan , negeri kita tercinta ini akan menjadi lahan subur bagi” tumbuhnya”Monopoli Swasta, tentusaja kita sendiri sebagai rakyat yang akan kena dampaknya.@ oleh : Oop Sopyan

Daftar Referensi

Klick «« Artikel Selengkapnya »»
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.
 

Posisi Nomor Kartu Seluler »

Pengikut »

About this Blog »

Pembelajaran »

Copyright © 2010 - All right reserved by Perekonomian Indonesia | Template design by Herdiansyah Hamzah | Published by h4r1
Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome, flock and opera.